Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bila kebijakan ini memang mengarah ke kelas ekonomi menengah. Karena kelas menengah banyak konsumsinya tertahan dan selama 2020 mobilitasnya sangat terbatas.

Terkait mengapa tidak semua jenis mobil yang mendapatkan kemudahan tersebut, Fabio menjelaskan bahwa hal ini ada hubungannya dengan lapangan pekerjaan.

“Salah satu yang penting, local purchase (tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN) kami tetapkan sebesar 70 persen, sehingga ini adalah produk dalam negeri dan multiplier effectnya bagi penciptaan lapangan kerja dalam negeri dan juga penciptaan GDP (Gross Domestic Product) dalam negeri cukup besar,” jelasnya.