Di lokasi hunian sementara, masing-masing KK akan menempati kavling seluas lebih kurang 100 m2 untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk menjalankan penghidupannya. Selain meminjamkan lahan, ITDC juga akan menyiapkan infrastruktur dasar berupa sumur, jalan akses, listrik, PJU, toilet, tempat sampah, drainase, sanitasi, kandang komunal dan kelengkapan fasilitas umum lainnya di lokasi hunian sementara sehingga layak dan siap digunakan oleh masyarakat yang direlokasi.

Relokasi Ini Diperkirakan Beres September 2020

Proses penyiapan infrastruktur dasar relokasi sementara ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan September 2020. Seluruh kegiatan penyiapan infrastruktur dasar bagi lokasi relokasi sementara ini merupakan bagian dari program MUTIP-AIIB.

“Relokasi warga ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ITDC dalam melaksanakan pengembangan The Mandalika khususnya penyelesaian permasalahan lahan dengan tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan relokasi ini dilaksanakan atas persetujuan warga yang akan direlokasi. Mereka akan tinggal di hunian sementara ini hingga hunian tetap bagi mereka telah tersedia dan layak huni,” ujar Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, dihubungi dari Mataram, Senin, 31 Agustus 2020.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah tentang penerima bantuan stimulan dan relokasi warga terdampak No. 300/2020 tertanggal 3 Juli 2020 (tahap 1) dan No. 349/2020 tertanggal 30 Juli 2020 dan telah diverifikasi oleh PUPR terdapat 121 KK yang akan direlokasi, terdiri dari 67 KK dari Dusun Ebunut dan 54 KK dari Dusun Ujung Lauk.

Dari jumlah tersebut, saat ini tercatat sebanyak 85 KK telah pindah dari lokasi semula, di mana 61 KK telah membuat kavling di HPL 94 dan 24 KK mempunyai rumah tinggal di tempat lain. Sisanya masih menempati lahan di sekitar JKK/Dusun Ujung dan Ebunut. Ke depan, seluruh warga yang direlokasi akan ditempatkan di relokasi permanen/hunian tetap seluas 2 ha di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Lombok Tengah, setelah lokasi tersebut siap.

Pembangunan hunian permanen ini akan dilaksanakan oleh Pemkab Lombok Tengah bersama dan dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Non Vertikal Permukiman NTB untuk pembangunan hunian pariwisata permanen.