Lebih lanjut dia menjelaskan, demi pelayanan maksimal Polri terus memperbaiki kinerjanya dalam pembuatan SIM atau surat-surat kendaraan. Terkait wacana pemindahan instansi tersebut memang telah menjadi perdebatan panjang sejak dulu. Namun, untuk memutuskannya sampai teralisasi harus melihat dari berbagai aspek. 

"Kalau ada keinginan Kemenhub atau pemda kita lihat urgensinya apa, kepentingannya apa, plus minusnya apa bagi pelayanan, termasuk pemasukan pajak dan sebagainya. Partai Gerindra belum membahasnya, kami masih menggali supaya lebih komprehensif," tutur politikus pertai Gerindra itu.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. Dia mengatakan, dengan kondisi saat ini wacana tersebut tidak bisa direalisasikan. Bahkan dia ingin pelayanan pembuatan SIM, STNK dan BPKB tetap dilakukan Polri. 

Laporan: Lilis Khalisotussurur