Ahok: Minta Rp500 Miliar sama Pertamina, Peruri Gendeng Juga

100kpj – Setelah bebas dari penjara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kini menduduki jabatan penting di PT Pertamina (Persero), masuknya Ahok dalam jabatan yang penting di Pertamina menjadi sorotan di masyarakat.

Apalagi setelah Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero), Pertamina mengalami kerugian mencapai Rp11 Triliun. Kini Ahok kembali menjadi sorotan karena beberapa argumennya yang berani.

Ahok secara terbuka melontarkan argumen-argumen yang mengejutkan banyak pihak, diantaranya soal Peruri yang meminta Rp500 miliar kepada Pertamina

Peruri Meminta Rp500 Miliar kepada Pertamina

Ahok mengungkapkan rasa kecewanya terhadap perusahan BUMN yakni Perum Percetakan Uang RI (Peruri). Pasalnya, perusahan yang bergerak di bidang percetakan uang ini meminta uang sebesar Rp 500 miliar kepada Pertamina untuk proses paperless.

Hal itu disampaikan Ahok dalam cuplikan video yang diunggah oleh channel YouTube POIN pada Senin 14 September 2020, "Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta Rp 500 miliar untuk proses peperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga," kata Ahok dikutip 100KPJ, Rabu, 16 September 2020.

Menurut mantan bupati Bangka Belitung ini, apa yang dilakukan oleh Peruri kepada Pertamina tidak masuk akal. Ahok bahkan menyindir Peruri akan 'tidur nyenyak' tanpa bekerja selama 10 tahun setelah mendapatkan uang Rp 500 miliar tersebut. "Itu sama aja sudah dapat Pertamina tidak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca. Ular piton," jelas Ahok.

Ahok Minta Bubarkan Kementerian BUMN

Selain itu Ahok juga mengusulkan untuk untuk membubarkan Kementerian BUMN karena dianggap tidak efektif dalam megelola perusahaan milik negara. Menurutnya, selama ini cukup banyak kepentingan politik di dalam instansi tersebut.

“Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesiaa Incorporation,” ujarnya

Lebih lanjut Ahok menjelaskan, bahwa selama ini sejumlah perusahaan negara cukup banyak yang main belakang. Seperti melakukan lobi-lobi kepada sang menteri, hanya untuk menduduki kursi jabatan tertinggi di perusahaan.

“Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Komisaris rata-rata titipan kementerian-kementerian,” pungkasnya.