Anggota DPR Mengusulkan Agar Kepemilikan Motor Dibatasi, Untuk Apa?

“Tempat-tempat seperti Jakarta mungkin tidak menjadi masalah karena kendaraan umumnya sudah baik, seperti adanya MRT dan lain-lain. Tetapi, di daerah-derah lain itu mungkin agak kesulitan kalau kendaraan roda dua tidak diakomodir,” katanya.

Jauh sebelum usulan tersebut dilontarkan, pada Februari 2020, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan juga menilai bahwa salah satu cara mengatasi kemacetan adalah membatasi kepemilikan kendaraan.

Kepala Humas BPTJ Kemenhub, Budi Rahardjo, kala itu mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan dapat bersifat push policy, yaitu menekan penggunaan kendaraan pribadi baik secara membatasi ruang gerak penggunanya, atau kepemilikan.

"Pemerintah Daerah juga dapat mendorong pembatasan kepemilikan, misalnya dengan pajak maupun persyaratan tertentu untuk memiliki kendaraan pribadi seperti persyaratan memiliki garasi," katanya.

Sebagai informasi, meski Pemprov DKI memberlakukan masa transisi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), namun jumlah kendaraan, baik itu roda empat atau roda sudah memenuhi beberapa ruas jalan hingga kemacetan kembali terjadi di jam-jam sibuk.