Setelah Toyota Crown, Menteri Jokowi Dapat Mobil Lagi hingga 100 Unit

100kpj – Kendaraan bermesin pembakaran menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia, maka untuk menekan angka pencemaran udara tersebut, pemerintah mulai serius memberikan isentif untuk kendaraan rendah emisi.

Kendaraan rendah emisi yang dimaksud, yakni hybrid, plug-in hybrid atau full elektrik. Teknologi hybrid mengkombinasikan motor listrik dengan mesin berbahan bakar, sedangkan full elektrik kendaraan itu sepenuhnya digerakkan oleh listrik.

Maka kendaraan listrik tidak memiliki emisi gas buang, karena hanya memanfaatkan dinamo dan baterai sebagai penggerak. Namun yang jadi permasalahan saat ini adalah harga kendaraan listrik masih sangat mahal, sebab belum ada insentif yang jelas.

Padahal beberapa waktu lalu, aturan kendaraan tanpa emisi tersebut sudah dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. 

Tapi sampai sekarang belum ada keputusan soal insentif tersebut. Meski beberapa pemerintah daerah sudah memberikan isentif, salah satunya Pemprov DKI yang telah menghapus BBN (Bea Balik Nama Kendaraan) untuk motor dan mobil listrik.

Hal itu tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 yang berlaku pada 15 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024. Isi Pergub tersebut hanya mengatur kendaraan full listrik, artinya pembebasan BBN-KB tidak berlku untuk hybrid atau plug-in hybrid.

Lagi-lagi, regulasi yang terbit tidak sesuai peraktek di lapangan. Pasalnya importir mobil listrik Tesla, Prestige Image Motorcars mengaku belum merasakan manfaat BBN yang dijanjikan oleh Pemprov DKI, sebab harga on the road Tesla belum ada penurunan.

Jika disimpulkan memang cukup rumit perjalanan kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan alih-alih untuk menyadarkan masyarakat agar tertarik menggunakan kendaraan listrik, jajaran menteri Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan mendapatkan mobil baru lagi untuk operasional.

Jika sebelumnya Toyota Crown 2.5 Hybrid G Executive yang diberikan untuk menteri dan jajaran pejabat lainnya. Kini mobil baru yang akan diberikan adalah bertenaga listrik. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melalui status Instagramnya. 

“Kemenhub juga akan mulai menggunakan 100 kendaraan listrik untuk operasional baik untuk saya sendiri, eselon I, dan lainnya. Kami mengharapkan dukungan dari pihak lain, dari PLN berupa charging station dan Kementerian Keuangan mengenai pembiayaan,” tulisnya, Senin 27 Januari 2020.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bukan hanya jajarannya yang akan mendapatkan kendaraan pelahap seterum tersebut, namun Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal, Balil Lahadalia juga akan menggunakan mobil tanpa emisi, maka ada penambahan unit.

"Pak Bahlil juga sudah bersedia bersama-sama, sehingga jumlahnya menjadi 110 unit," kata Budi saat menghadiri acara Grab di Bandara Soekarno-Hatta.