Infrastruktur Kendaraan Listrik Bukan Perioritas Utama Gubernur DKI

100kpj – Kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran tentu menghasilan emisi karbon, atau polusi yang dapat mencemari lingkungan. Untuk mengakali hal tersebut, beberapa negara memberikan isentif untuk kendaraan bertenaga listrik.

Isentif diberikan agar harga kendaraan listrik lebih terjangkau, dan masyarakat tertarik menggunakan kendaraan tanpa emisi tersebut. Namun agar mobil atau motor pelahap seterum bisa berkembang dibutuhkan infrastruktur.

Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan adalah tempat pengisian daya baterai. Atau jalanan khusus yang di mana saat mobil listrik melintas di atas jalan tersebut baterainya akan terisi, teknologi tersebut diterapkan di beberapa negara.

Nah sementara di DKI Jakarta, pembangunan infrastuktur untuk kendaraan listrik ternyata tidak menjadi perioritas. Sebab Pemerintah Provinsi DKI mengutamakan pembangunan untuk pejalan kaki, contohnya trotoar atau jembatan penyebrangan.

Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta secara tegas mengumumkan rangking pembangunan serta rangking isentif, dan disentif bagi kota yang bebas penduduk ini. Urutan pertama pembangunan bukan untuk kendaraan.

“Kami menggariskan ada urutannya, mana yang jadi perioritas untuk dibangun dan perioritas untuk diberikan isentif dan disentif. Nomor satu adalah untuk pejalan kaki,” ujarnya di Jakarta saat meresmikan komunitas Tesla Club Indonesia.

Mantan menteri pendidikan itu menjelaskan, karena sesungguhnya alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Karena itu jalan yang dibangun bukan hanya untuk roda, makannya rangking nomor satu membangun jalan-jalan untuk pejalan kaki.

“Yang kedua adalah membangun jalan-jalan (infrastruktur) jalur isentif dan disentif untuk kendaraan bebas emisi, termasuk di dalamnya adalah mobil dan motor berbasis listrik. Selain itu sepeda dan kendaraan listrik adalah termasuk yang bebas emisi,” tuturnya.

Setelah itu posisi ketiga adalah kendaraan umum, dan urutan keempat baru kendaraan pribadi yang berbasis bahan bakar. Artinya Pemrov DKI akan melakukan pembangunan untuk semua sektor tersebut secara berurutan, menurut prioritasnya.

“Jadi dengan rangking seperti itu, sumber daya yang ada di Jakarta digunakan secara terstruktur bahwa kita harusnya untuk pejalan kaki, bebas emisi, kendaraan umum yang betul-betul kita dorong secara massif,” katanya.