Dukung Program Mobil Rakyat, Toyota: Tidak Akan Bersinggungan dengan LCGC

100kpj –  PT Toyota Astra Motor (TAM) mendukung penuh rencana program mobil rakyat yang digaungkan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebab, hal tersebut dinilai bisa kembali menggairahkan pasar otomotif Indonesia.

Adapun mobil rakyat yang dimaksud adalah harganya di bawah Rp250 juta. Nantinya, mobil-mobil tersebut bebas dari beban Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Toyota, program mobil rakyat juga tidak akan bersinggungan dengan proyek pemerintah lainnya. Seperti elektrifikasi maupun Low Cost Green Car (LCGC).

"Ini (mobil rakyat) berbeda dengan LCGC. Progam (LCGC) itu kan bukannya berdasarkan harga tetapi emisi dan efisiensi bahan bakar. Kalau ini dari affordability masyarakat, di bawah Rp 250 juta," kata Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmi Suwandy pada wartawan di Jakarta, Selasa 19 Maret 2024.

"LCGC pun sekarang dikenakan PPnBM 3 persen (usai PP 73/2019). Jadi berbeda (tidak akan bersinggungan langsung)," lanjutnya.

Anton juga menilai mobil di bawah Rp250 juta untuk saat ini tidak bisa dibilang sebagai mobil mewah, sebab sudah banyak pembelinya. Sedangkan pengenaan tarif PPnBM, hanya diperuntukkan barang-barang tertentu yang dinilai mewah atau tidak semua orang dapat memilikinya.

"Saya rasa untuk mobil di bawah Rp250 juta, tak bisa bilang mobil mewah. Ini mobil yang kelas menengah Indonesia kalau mau beli, pasti beli Calya, Avanza, dan lain-lain," kata Anton.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita memang pernah menyampaikan usulan tersebut kepada Menkeu Sri Mulyani pada akhir 2021 silam.

Namun, hingga saat ini memang belum ada jawaban untuk penerapan usulan tersebut. Febri mengatakan, usulan tersebut untuk meningkatkan rasio kepemilikan mobil di Tanah Air yang diketahui masih rendah hingga saat ini.

"Kami sebenernya sudah sampaikan usulan tersebut pada akhir 2021 ke Kemenkeu. Namun, saat ini hal tersebut belum ada perkembangan dan kami masih pada posisi menunggu," ujar Febri dalam konferensi pers secara daring pada Jumat, 8 Maret.

"Saya tahu rasio kepemilikan mobil di Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan kepemilikan mobil di negara lain. Rasio Indonesia saat ini 96:1.000 atau lebih kecil dibandingkan di Thailand sebesar 270, Malaysia 400 untuk 1.000 penduduk. Karena kami ingin agar masyarakat Indonesia bisa memiliki mobil, maka pada waktu itu kami mendorong program PPnBM DTP," sambungnya.