Daihatsu Akui Telah Manipulasi Uji Keselamatan Selama 30 Tahun

100kpj –  Daihatsu mengakui bahwa pihaknya telah melakukan manipulasi uji keselamatan. Parahnya, hal tersebut sudah dilakukan pabrikan asal Jepang tersebut selama 30 tahun lamanya.

Soichiro Okudaira selaku CEO Daihatsu, mengumumkan bahwa sebuah komite pihak ketiga yang independen telah menemukan bukti-bukti kecurangan dalam pengujian keselamatan pada 64 model kendaraan, termasuk yang dijual dengan merek Toyota.

"Kami mengkhianati kepercayaan pelanggan kami. Semua kesalahan ada pada manajemen," kata dia, dikutip dari The Guardian, Jumat 29 Desember 2023.

Permasalahan ini pun berdampak pada model seperti Yaris Ativ dan Agya bermerek Toyota. Serta mobil Perodua yang diproduksi oleh perusahaan patungan Malaysia dan kendaraan lain yang sedang dikembangkan oleh Daihatsu.

Di mana, mobil-mobil tersebut dijual di Thailand, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Indonesia, dan Meksiko. Permasalahan ini sendiri pertama kali terungkap pada April 2023 lalu.

Mereka mengakui pelanggaran standar uji tabrak pada lebih dari 88.000 unit mobil. Setelah penyelidikan terbaru, ditemukan 174 kasus lagi Daihatsu memanipulasi data, membuat pernyataan palsu atau mengutak-atik kendaraan secara tidak patut untuk lulus uji sertifikasi keselamatan.

Kasus tertua ditelusuri kembali ke 1989 dengan peningkatan jumlah kasus sejak 2014, kata laporan itu. Akibat hal ini, Saham Toyota turun 4% di Tokyo menyusul berita tersebut dan telah mengurangi beberapa kerugian.

“Reformasi mendasar diperlukan untuk merevitalisasi Daihatsu,. Ini akan menjadi tugas yang sangat penting yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam,” ungkap Toyota.

Perwakilan perusahaan menambahkan hal ini memerlukan tinjauan menyeluruh terhadap manajemen, operasi, dan bagaimana unit tersebut disusun. Daihatsu menghentikan produksi sementara waktu di keempat pabriknya di Jepang pada hari Selasa 26 Desember 2023.

Termasuk satu pabrik di kantor pusatnya di Osaka, Jepang. Penghentian produksi tersebut akan berlangsung hingga akhir Januari 2024. Hal ini mempengaruhi sekitar 9.000 karyawan yang bekerja di bagian produksi dalam negeri.