Nihil di Perpres, Toyota Harap Mobil Hybrid Dapat Kelonggaran Pajak

100kpj – Karir kendaraan listrik di Indonesia sudah mendapatkan titik terang, melalui Peraturan Presiden No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dalam Perpres berisikan 37 pasal tersebut, diatur banyak hal. Salah satunya jenis kendaraan listrik dari roda dua, roda tiga sampai roda empat atau lebih. Dan kendaraan ramah lingkungan itu juga diharuskan menggunakan komponen lokal.

Namun jika diperhatikan, isi Perpres tersebut tidak ditujukan bagi kendaraan hybrid atau plug in-hybrid. Hal itu tertuang jelas dalam Pasal 1 nomor 3.

Mobil yang mengkombinasikan mesin bahan bakar dengan penggerak motor listrik itu belum mendapat isentif. Seperti disampaikan Marketing Direktur PT Toyota Astra Motor sebagai produsen mobil Toyota di Indonesia, Anton Jimmi Suwandy.

“Ini kan Perpres, jadi kami masih menunggu bagaimana aturan di bawahnya dari level menteri atau badan pemerintah lain. Contohnya kami tunggu masalah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) karena itu salah satu yang kita dengar bocorannya di GIIAS kemarin dari Menteri Keuangan,” ujarnya di Jakarta.

Yang kedua, kata Anton, terkait bagaiamana masalah peraturan untuk produksi. Karena tujuan akhir dari Perpres ini pasti ingin industri otomotif di dalam negeri bisa melakukan produksi mobil-mobil elektrikfikasi.

Sambung dia, bahkan 2025 penjualan mobil di Indonesia sekitar 20 persen disumbang dari kendaraan ramah lingkungan. Menurutnya untuk mencapai hal tersebut, rasanya enggak mungkin jika tidak ada support dari pemerintah, terutama hybrid.

“Kami menunggu itu, kalau masih sesuai harapan rasanya 20 persen sangat mungkin. Karena kita bisa melakukan local production dengan TKDN tinggi, kemudian akan ada PPnBM khusus untuk CO2 rendah sudah pasti itu mengarah ke electrik bukan hanya BEV tapi juga hybrid, plug-in dan lain-lain,” katanya. (re2)