Jalan Berbayar Elektronik di Jakarta Dinilai Cuma Membebani Rakyat

100kpj – Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Kebijakan tersebut dinilai bukan solusi, malah membebani rakyat.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak. Politikus PDIP itu mengatakan penolakan yang disampaikannya bukan berarti menolak mentah-mentah tentang kebijakan tersebut.

"Soal ERP iya menolak. Karena bagaimanapun ini bukan solusi. Saya menolak bukan berarti menolak membabi buta, tidak. Kita juga melihat bahwa ini diberlakukan di negara maju tetapi tidak semua negara maju memberlakukan. Karena apa? Mereka juga punya perhitungan sendiri," kata Gilbert dikutip dari VIVA, Jumat 20 Januari 2023.

Dia menegaskan kebijakan ERP itu bukan sebuah prestasi yang wajib dilakukan di DKI Jakarta. Justru, lanjut dia, kebijakan tersebut akan membebani masyarakat, khususnya di DKI Jakarta.

"Artinya jangan melihat ERP ini kalau diberlakukan seperti sebuah prestasi, bukan prestasi. Justru ini beban untuk rakyat, karena harusnya yang menjadi prestasi adalah transportasi publik yang menjangkau seluruh jalur," ucap Gilbert.

Politikus PDIP ini menyebut, bahwa prestasi pada bidang transportasi ketika dapat menjangkau seluruh jalur, baik pada TransJakarta, MRT, LRT, hingga KRL.

"Harusnya yang menjadi prestasi adalah transportasi publik yang menjangkau seluruh jalur, ini MRT kan baru satu jalur. Kaya ular memanjang, bukan kaya laba-laba," tutur Gilbert.

Saat ini pemerintah melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan tarif jalan berbayar (ERP) tersebut dimulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp19 ribu. Ditaksir, sekali jalan bisa untungkan Rp30 miliar.

"Kalau itu (jalan berbayar) benar diterapkan, kita dapat info tidak kurang sekitar Rp30-60 miliar per hari dana yang masuk dari ERP. Satu trip itu Rp30 miliar, jadi kalau dua kali sekitar Rp60 miliar," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail.