Politik Industri Otomotif di RI Jadi Halangan ITS Jual Mobil Listrik?

Terkait kebijakan, atau Undang-undang kendaraan listrik yang dibentuk oleh pemerintah saat ini tidak sejalan dengan ITS. Karena untuk membuat komponen seperti baterai, atau dinamo di dalam negeri jauh lebih mahal.

“Saat menyusun undang-undang tentang kendaraan listrik, kalau dihitung-hitung hasil karya kita membuat produk dengan hasil penelitian kita sendiri akan lebih murah impor. Jadi keberpihakan itu belum ada,” sambungnya.

Atas dasar itulah, menurutnya pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh, jika ingin menuju era ramah lingkungan atau mencapai netralitas karbon di 2060, terutama untuk membangkitkan hasil karya anak bangsa.

“Nah itu menurut saya yang perlu ada dukungan dari pemerintah, Kalau saya bilang yang menjadi persoalan kita mungkin ada ketakutan, bahwa hasil karya ini membuat industri jadi terancam mungkin begitu,” tukasnya.

Sudah cukup banyak prestasi yang didapat ITS dalam bidang otomotif, atau robotik. Maka menurutnya, cukup mudah untuk Indonesia memiliki kendaraan listrik sendiri, dan di komersialkan seperti di negara lain.

Lebih lanjut dia berharap, hadirnya industri-industri otomotif atau produsen yang datang ke kampus seperti halnya TMMIN, akan memberikan peluang untuk kerjasama, dan memberikan pengertian satu sama lain, agar ITS membantu industri.

“Karena kita juga paham tujuan mereka, dan di sisi lain kami juga diberikan fasilitas. Teknologinya kita (ITS) tidak kalah, kita pernah juara di London, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, tidak masalah. Di China juga kita pernah merebut juara robotik. Tapi sekarang kesempatan itu ada atau tidak?,” tutupnya.