100kpj – Sejak pemerintah mulai melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, muncul satu tren baru di kalangan masyarakat, yakni bepergian ke luar menggunakan sepeda. Namun, saat ingarnya baru muncul, mereka dibuat terkejut lantaran ada kabar yang menyebut sepeda bakal dikenai pajak.

Rencana yang diutarakan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub itu sempat menjadi perbincangan di media sosial. Sebagian masyarakat menolak keras, karena jika wacana tersebut disahkan, banyak pihak yang merasa kian terbebani. Hal senada juga diutarakan Wakil Sekretaris Jendral atau Wasekjen MUI Pusat, Tengku Zulkarnaen.

Baca juga: Tengku Zul: Mobil sama Motor Kena Pajak, tapi Lewat Tol Kok Bayar?

Melalui akun Twitter pribadinya, sosok yang kerap mengenakan sorban putih itu mengatakan, sebelumnya orang Indonesia membeli sepeda untuk menghindari pajak kendaraan bermesin. Tapi kini, sepeda disebut-sebut bakal dikenai pajak. Maka, wajar jika banyak pihak tak setuju.

“Asap kendaraan bermotor diwacanakan bakal dikenai pajak, padahal kendaraannya sudah kena pajak duluan. Lalu ramai-ramai pada beli sepeda. Eh, sepeda pun diwacanakan bakal dikenai pajak juga. Maju kena, mundur kena, diam juga kena,” tulisnya, dikutip Senin 6 Juli 2020.

Di cuitannya tersebut, ada warganet yang berkomentar dan mengatakan bahwa pajak sepeda sebenarnya bisa diterima. Sebab, pada zaman kepemimpinan Soeharto, hal itu sudah ada.