100kpj – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas aturan ganjil genap. Bukan cuma berlaku untuk mobil saja, sebab kini Pemprov DKI bakal memberlakukannya juga untuk sepeda motor.

Sejumlah alasan dikemukakan. Di antaranya hal tersebut dilakukan untuk mengurai polusi udara di Jakarta. Sebab, jumlah sepeda motor lebih tinggi dibandingkan kendaraan roda empat. Tercatat, sebanyak 72 persen motor memenuhi kota Jakarta sementara mobil hanya 28 persen.

Aturan itu pun mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Termasuk reaksi kontra dari mantan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Kata Djarot, dia sangat tak sepakat dengan usul ganjil genap yang dikenakan bagi sepeda motor.

Menurut dia, langkah itu bukan sebuah solusi untuk menekan polusi udara, seperti yang diwacanakan Gubernur DKI saat ini Anies Baswedan. "Kalau motor jangan. Kalau motor ya, artinya orang akan makin banyak beli motor. Aku punya ganjil, aku beli yang genap lagi," kata Djarot di Jakarta, baru-baru ini.

Djarot menilai, langkah Anies tersebut hanyalah solusi jangka pendek. Harusnya, kata dia, Anies mengebut proyek electronic road pricing (ERP) yang hingga saat ini belum terealisasikan.

"Kalau ada ERP, ganjil genap tidak usah. Tapi kalau punya mobil, mau tidak mau naik angkutan umum. Masuk ERP, bayar," kata dia.

Sebelumnya melalui Instruksi Gubernur, Anies mengumumkan tujuh cara menangani kualitas udara yang buruk di Ibu Kota.

Selain berencana menaikan tarif parkir, perluasan ganjil genap sepeda motor juga tengah dipertimbangkan. "Kebijakan ganjil-genap untuk motor nanti diumumkan sekalian (keputusan soal perluasan rute ganjil-genap), sekarang belum diumumkan belum diputuskan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

(Laporan: Eduward Ambarita/VIVA)