"Misalnya MotoGP, kalau tidak salah Rp 48 miliar. Menurut saya, karena ini juga belum terlaksana karena ada covid-19 yang belum berujung, angka itu dapat dialihkan kepada program Polri yang mendesak," kata Supriansa.

Mengetahui hal tersebut netizen bereaksi dengan cara berkomentar, "Maksud DPR utk yg lain aja itu apa mau dibuat bancakan sendiri yakkk....," tulis akun Tirta AtmajaJayaningrat di aplikasi Baca Berita (Babe). Netizen lain berkomentar, "Iri kali DPR ini... Kalo sudah jadi kan kalian juga yg duduk di kursi paling depan pas nonton.. Minta gratis lagi," tulis akun Sigit Setyawan.

Lahan Sengketa di Mandalika

Beberapa waktu lalu, dikutip dari siaran TV One terjadi demo warga menolak penggusuran lahan untuk area lintasan sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat, warga menghadang kendaraan proyek yang melintas dan mereka bahkan ada yang membawa senjata tajam.

Lahan seluas lebih dari 98 hektar ini menjadi area penyangga yang berada di lintasan sirkuit MotoGP Indonesia, warga mengklaim pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Mandalika Resort, melakukan penggusuran secara sepihak tanpa memberikan kompensasi, warga mengaku memiliki sertifikat atas lahan yang akan dijadikan sirkuit MotoGP tersebut.

Warga proses karena pembayaran pembelian lahan itu belum juga tuntas. Sementara itu pihak pengembang kawasan Mandalika yakni ITDC menyatakan proses pembayaran kepada warga telah selesai.

Bahkan sertifikat pengelolaan lahan sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, oleh karena itu pihak pengembang akan segera membangun sirkuit untuk kejuaraan balap MotoGP di area lahan tersebut.