Bak gayung bersambut. Total 33 anggota DPRD DKI menandatangani rencana pengajuan hak interpelasi ini. Terdiri dari 25 orang anggota Fraksi PDIP  dan 8 orang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  

“Kami menyambut baik apa yang sudah dilakukan Fraksi PDIP. Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran,” ujar Michael Victor Sianipar, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta.

Disamping itu, ada langkah berbeda yang dilakukan oleh 7 fraksi lainnya di DPRD DKI Jakarta. Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, Gerindra, Golkar.

"Sangat paham tentang pentingnya memperbaiki ekonomi Jakarta dan Indonesia sesudah masa pandemi COVID-19. Termasuk pentingnya penyelenggaraan Formula E yang juga didukung Presiden Jokowi," kata Muhammad Taufik Zoelkifli, Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli.

Sementara itu, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta merasa tidak keberatan jika anggota DPRD menggunakan hak interpelasi, untuk merespons kebijakan Formula E yang kini jadi salah satu prioritas Pemprov DKI. "Itu adalah hak Dewan dan diproses di Dewan jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD,” kata Anies.

Anies menambahkan, "Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik.”