100kpj – Sebelum virus corona menyerang Indonesia, DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan berencana menjadi salah satu tuan rumah pada ajang balapan mobil dunia Formula E pada tahun 2020 kemarin. Namun sayangnya, karena penyebaran virus yang berasal dari Wuhan sampai ke Indonesia, akhirnya rencana tersebut ditunda.

Padahal Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan uang yang jumlahnya hampir Rp1 triliun, sebagai commitment fee sebagai tuan rumah ajang balapan mobil listrik Formula E Jakarta.

Sepertinya Pemprov DKI Jakarta tidak akan membatalkan rencananya dan dipastikan akan tetap menjadi tuan rumah Formula E atau Eprix, makanya pihak Pemprov DKI Jakarta enggan menarik uang commitment fee yang sudah dibayar pada FIA.

"Kita tidak mau membatalkan Formula E di Jakarta, hanya menunda saja. Karena itu, commitment fee yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk pelaksanaan event ini 2022 nanti," ungkap M. Maulana, Project Director Sportainment PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dikutip dari Viva, Rabu 24 Maret 2021.

Lebih lanjut Maulana menjelaskan bahwa Formula E masih bisa memberikan keuntungan materil dan immateril bagi Ibu Kota, seperti contohnya materil Formula E akan menjadi salah satu pemicu bangkitnya kembali Jakarta dan Tanah Air efek dari pandemi virus corona.

Karena ketika Jakarta menjadi tuan rumah Formula E, maka diyakini banyak orang dari dalam dan luar negeri datang ke Ibu Kota.

Di saat bersamaan, mereka mengeluarkan uang guna belanja maupun menginap di Jakarta. 

"Bayangkan, jutaan orang akan menikmati perhelatan ini, termasuk warga negara dunia lainnya yang menonton melalui siaran televisi internasional. Formula E akan sangat menguntungkan bagi Jakarta dan warganya," katanya.

Maulana juga mengatakan bahwa, pihaknya memastikan uang commitment fee yang telah dibayar nantinya tidak akan hangus. "Dana tersebut tidak hangus, karena Jakarta Eprix ditunda hingga tahun 2022, maka uang yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk event di tahun 2022," pungkasnya.

Baca juga: Formula E Ditunda, Ruhut Bersyukur Uang Rakyat Tak Jadi Dibawa Kabur