100kpj – Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla atau JK membeberkan alasan mengapa PT Pertamina tak turunkan harga BBM meski sejatinya banderol minyak dunia sedang anjlok. Kata dia, saat ini penjualan mereka sedang lesu. Sehingga, jika harganya diturunkan, perusahaan berpelat merah itu bakal mengalami kerugian ganda.
Pada diskusi virtual yang digelar baru-baru ini, JK merasa keputusan Pertamina menahan harga sebenarnya sudah tepat. Apalagi, banderol yang mereka tawarkan saat ini masih terbilang murah dibanding BBM dari perusahaan lain.
“Kalau harga BBM diturunkan, langsung Pertamina bangkrut karena Pertamina kan memberikan subsidi. Sekarang sudah turun, tapi penjualan juga turun," ujar JK, dikutip Selasa 7 Juli 2020.
"Penjualan Pertamina turun 30 sampai 40 persen, akibatnya kalau harga BBM diturunkan, double (kerugian) dia kena. Sedangkan, ongkos operasional Pertamina tidak banyak turun, tapi (saat ini) harga BBM Pertamina tidak terlalu tinggi juga," tambahnya.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajiyah Usman menyebut, terkait penyesuaian harga BBM, pada prinsipnya pihak mereka hanya berlaku sebagai operator. Sehingga, dalam pengambilan kebijakan, Pertamina senantiasa menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Pertamina akan mengacu pada kebijakan dan ketentuan Kementerian ESDM dalam hal penyesuaian harga BBM Non Subsidi. Sedangkan harga BBM subsidi atau penugasan adalah kewenangan Pemerintah untuk penetapan harga jualnya," terang Fajriyah baru-baru ini.
Meski begitu, kata dia, harga BBM yang pihaknya tawarkan saat ini, masih kompetitif dan lebih rendah dibanding BBM yang dijual perusahaan lain. Itulah mengapa, terkait penyesuaian, Pertamina tak ingin gegabah.
Namun ia menuturkan, dalam beberapa kasus, penyesuaian memang bisa terjadi saat harga minyak dunia turun seperti saat ini. Selain itu, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar juga menjadi salah dua penyebabnya.
"Pertamina terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar sebagai faktor utama yang menentukan harga BBM. Apabila nanti ada perubahan peraturan atau kebijakan, Pertamina akan menyesuaikan," kata dia.
Pertalite dan Premium Ingin Dihapus
Bulan lalu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengaku, pihaknya sedang berdiskusi dengan pemerintah untuk menghapus BBM bernilai oktan rendah. keputusan tersebut mengacu pada aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Nomor 20 tahun 2017 mengenai pembatasan Research Octane Number atau RON.
"Jadi ada regulasi KLHK yang menetapkan bahwa untuk menjaga polusi udara ada batasan di RON berapa, di kadar emisi berapa. Jadi nanti yang kita prioritaskan produk yang ramah lingkungan," tukas Nicke belum lama ini.
Pada aturan tersebut dijelaskan, BBM yang boleh digunakan pada kendaraan minimal harus mencapai RON 91 dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm serta ambang batas Cetane Number minimal 51. Regulasi ini berkenaan dengan aturan standar Euro IV yang berlaku juga di banyak negara lain.
Dalam produk Pertamina, BBM yang berada di bawah RON 91, ada Pertalite dengan RON 90, Premium RON 88, dan Solar yang memiliki Cetane Number (CN) 48. Jika berpatokan pada aturan tersebut, maka ketiganya bakal dihapus karena tak sesuai standar Euro IV.