100kpj – Rencana Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang ingin mengenakan pajak pada sepeda gowes mendapat penolakan dari banyak pihak. Bukan hanya masyarakat biasa, politisi pun turut mengomentarinya. Salah satunya, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon.

Dikutip dari akun Twitter pribadinya, Selasa 30 Juni 2020, ia mengatakan, jika rencana tersebut benar-benar disahkan, maka itu menjadi pertanda negara sedang kesulitan. Itulah mengapa, ia merasa tak setuju.

Baca juga: Wow, Sepeda Harus Bayar Pajak Juga seperti Motor?

“Kalau benar nantinya sepeda akan dipajaki, itu bukti nyata kalau negara bakal bangkrut,” cuitnya melalui akun @fadlizon.

Senada dengan Fadli, Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan juga memiliki pendapat serupa. Kata dia, usulan tersebut sejatinya berlebihan dan hanya menyulitkan warga.

“Lama-lama jalan kaki juga harus bayar pajak nih,” sindir Ossy.

Kemenhub Bantah Terapkan Pajak Sepeda

Setelah isu tersebut naik ke permukaan dan menjadi perbincangan masyarakat, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati angkat suara. Ia membantah kabar yang menyebut pihaknya bakal menerapkan pajak pada pengguna sepeda. 

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” katanya disitat dari Antara.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tambah Adita.

Baca juga: Wacana Pajak Sepeda, Demokrat: Lama-lama Jalan Kaki Juga Harus Bayar