100kpj – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan menerapkan aturan ganjil genap selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Sistem ganjil genap tak cuma untuk kendaraan pribadi berupa mobil, tapi juga sepeda motor.

Putusan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Di mana, Jakarta mengatur pembatasan kendaraan lewat ganjil genap motor. Akan tetapi, Anies memberikan pengecualian pada 11 kategori kendaraan. Salah satunya adalah angkutan roda 2 dan roda 4 berbasis aplikasi atau ojek online (ojol) dan taksi online sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Pergub.

Gubernur DKI, Anies Baswedan memutuskan untuk memasukkan sepeda motor, ke dalam jenis kendaraan yang dibatasi operasionalnya di Jakarta. Pembatasan itu diberlakukan, dengan menggunakan sistem ganjil genap.

Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengaku, masih menunggu informasi dari Pemprov DKI Jakarta perihal kapan kebijakan ganjil-genap kembali diberlakukan. “Kami masih menunggu putusan Gubernur dari pedoman teknis terkait hal itu, sejauh ini kan belum ada. Kami belum tahu, ruas dan jalan mana saja yang diterapkan ganjil-genap,” ungkap Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dikutip dari laman Korlantas Polri, Senin 8 Juni 2020.

Sambodo menjelaskan, meski Pergub diteken pada Kamis 4 Juni kemarin, namun hingga saat ini pihaknya belum memberlakukan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap Jakarta. “Ganjil-genap belum diberlakukan selama 7 hari ke depan. Selama 7 hari itu akan dievaluasi. Kalau memang arusnya padat, macet dan volume meningkat, akan kami berlakukan kembali,” tambahnya.

Berikut isi Pasal 18 ayat (2) Pergub 51/2020:

(2) Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara PT Indonesia;

b. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;

c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;

e. kendaraan Pejabat Negara;

f. kendaraan Dinas Operasional berpelat dinas, Kepolisian dan TNI;

g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas

h. kendaraan angkutan umum (plat kuning);

i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;

j. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan

k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepada Dinas Perhubungan.

Baca juga: Kebangetan, Cuma Gara-gara Kembalian Rp200 Akun Ojol Dibekukan