100kpj – Fadli Zon kembali mengkritik, kali ini yang dikritik oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Penyataan Menko Muhadjir tersebut disampaikan dalam suatu acara yang temanya Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental, Kamis, 7 Mei 2020 kemarin.
Muhadjir menyampaikan konyol bila Ibu Kota Jakarta diberlakukan lockdown atau karantina wilayah, selain itu dirinya juga menyebut bila kebijakan itu terealisasi maka Pemerintah mesti menanggung warga serta hewan peliharaannya. Untuk ukuran jumlah warga, DKI sudah memiliki 9 juta penduduk.
"Kalau kita me-lockdown DKI Jakarta, saudara bayangkan karantina DKI itu ada 9 juta penduduk yang akan ditanggung makannya sama pemerintah. Kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah itu kan usulan paling konyol, tidak mungkin kita melakukan, Maka itu, kata dia, opsi terbaik saat ini dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," ungkap Pria yang mengawali karirnya sebagai karyawan honorer di Universitas Muhammadiyah Malang.
Mendengar penyataan tersebut bagi Fadli, Muhadjir telat dan seperti baru bangun dari tidur. Pasalnya usulan lockdown untuk penanganan Corona ini sudah dibicarakan sejak bulan Maret 2020, sementara Muhadjir baru bicara soal isu ini sekarang.
"Komentar Menko PMK ini terlambat 1,5 bulan. Diskusi soal lockdown bulan Maret lalu," tulis Fadli di akun Twitternya, @fadlizon yang dikutip pada Jumat, 8 Mei 2020. Lebih lanjut, Fadli bilang pernyataan Muhadjir tak berguna dan salah sasaran. "Ini menteri spt baru bangun tidur, n komentarnya salah waktu n salah sasaran. Tak berguna," sebut Fadli.
Mungkin yang membuat Fadli Zon gregetan adalah karena Muhadjir ini berasal dari lingkungan akademi, namun sayang pernyataannya tidak up date. Yup karir Muhadjir ini terlahir dari lingkungan kampus, Universitas Muhammadiyah Malang adalah saksi perjalanan pemegang penghargaan Satyalencana Karya Satya XX tahun 2010, dari mulai sebagai karyawan honorer hingga menjadi rektor yang kemudian dipilih untuk menjadi menteri.
Karena lingkungannya berasal dari kampus, sepertinya pria asal Madiun ini tidak menggemari dunia otomotif terlebih mengoleksi mobil mewah, seperti pejabat lainnya. Bahkan dua mobil yang rata-rata dimiliki oleh pejabat seperti Toyota Alphard dan Toyota Fortuner, tidak ada di garasi rumahnya.
Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara tahun 2018, yang dilansir dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menerangkan bahwa total harta kekayaan Muhadjir sebesar Rp81 miliar.
Dari total harta kekayaannya, hanya Rp242.750.000 dari alat transportasi dan mesin, seperti mobil Suzuki Escudo tahun 1990 yang kisaran harganya Rp45 juta, Suzuki Futura Carry tahun 2012 yang harganya sekitar Rp41,5 juta, Nissan Grand Livina buatan tahun 2011 yang kisaran harganya sekitar Rp110 juta, dan Suzuki ST150 Futura produksi tahun 2011 yang harganya sekitar Rp41,5 juta.
Selain kendaraan roda empat, pemilik gelar Doktor Ilmu Sosial, Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya ini juga punya kendaraan roda dua, tapi tidak seperti pejabat lainnya. Muhadjir hanya memiliki motor Yamaha Mio tahun 2010 yang kisaran harganya Rp4.750.000.
Baca juga: Ternyata Koleksi Mobil Bupati Boltim Lebih Banyak dari Bupati Lumajang