Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya sebatas imbauan kepada masyarakat supaya tidak mudik. Misalnya, bagi yang mudik diimbau untuk karantina 14 hari atau berstatus menjadi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). "Tapi jumlah sebanyak 14,9 juta penduduk itu akan diisolasi di mana? Cukupkah infrastuktur kesehatan kita mengurus populasi sebanyak itu?" tambahnya.

Sekarang saja, kata dia, banyak rumah sakit dan tenaga medis yang menjerit kekurangan fasilitas. Sedihnya, jumlah pasien yang meninggal dunia itu lebih banyak dibandingkan pasien yang dinyatakan sembuh oleh pemerintah. “Bagaimana infrastuktur kesehatan kita siap dan mampu menampung lonjakan korban terpapar Covid-19 paska mudik,” bebernya. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat suara mengenai pro kontra mudik di masa wabah virus corona COVID- 19 ini. Uniknya Ma'ruf mengaku sudah mendorong agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai bahaya mudik di masa sekarang ini. "Kita sudah mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang ini mudik itu haram hukumnya," kata Ma'ruf yang diberitakan oleh Viva.co.id.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat melakukan rapat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil melalui video telekonferensi. Ma'ruf merespon kekhawatiran Emil tentang ancaman penularan saat orang-orang mudik ke daerah nanti. "Saya akan coba nanti supaya keluar tentang mudik," singkat Ma'ruf.

Ridwan Kamil mengamini dorongan untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Menurut dia, warga juga akan lebih mendengar jika ada arahan dari para pemuka agama. "Karena banyak yang berdalih-dalih dengan ayat-ayat dan syariat juga. Jadi kalau MUI bisa keluarkan fatwa, tugas saya sebagai umaroh (pemerintah) tinggal menguatkan, seperti fatwa MUI tentang solat jumat," ujar sang gubernur.

Mantan wali kota Bandung ini berkaca pada pengalaman dirinya pernah dibully karena berinisiatif melarang warga salat Jumat. Setelah dikuatkan melalui fatwa MUI, warga menurutnya kemudian jadi lebih mengerti. "Jadi mohon inovasi dari Pak Wapres, Ma'ruf Amin adalah menghasilkan fatwa," pungkas Emil.