100kpj – Virus corona yang masih menggila ini membuat pemerintah terus berkoordinasi membahas mudik lebaran tahun 2020, apalagi jika ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri penyebaran virus corona masih terjadi, membuat aktivitas sebagian masyarakat perantau yang mudik dari Jabodetabek ke kampung halamannya memunculkan kekhawatiran.

Pasalnya aktivitas mudik perantau ini dikhawatirkan bisa mempercepat penyebaran virus Covid-19 di daerah. Makanya pemerintah berencana akan menerapkan konsep punishment and reward, atau pemberian hukuman dan hadiah dalam kebijakan pelarangan mudik yang rencananya akan diterapkan pada Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2020.

Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan, konsep itu disiapkan supaya seluruh masyarakat patuh terhadap kebijakan pelarangan mudik. Karena tujuan dari pelarangan mudik itu untuk mencegah penyebaran cirus corona ke berbagai daerah.

"Kalau dilarang butuh reward and punishment, misalnya yang memaksa mudik hukumnannya apa, kalau yang tidak mudik seperti apa," kata Budi seperti dikutip dari Vivanews Jumat, 27 Maret 2020.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa pemerintah akan melibatkan semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah DKI Jakarta maupun Kementerian Sosial ntuk menentukan bentuk konkret konsep dari punishment and reward tersebut, jika kebijakan pelarangan mudik benar-benar resmi diterapkan.

"Bagi yang tidak mudik misalnya, kebijakan untuk pekerja sektor informal dibantu pendapatannya, atau ada paket sembako sehingga mereka enggak balik mudik ke kampungnya," jelas Budi.

Meski demikian, Budi menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan yang benar-benar diputuskan apakah aktivitas mudik lebaran 2020 dilarang, atau hanya sebatas imbauan, karena masih harus melalui beberapa tahapan rapat hingga nanti sampai kepada Presiden Joko Widodo jika memang hasilnya sudah sangat matang.

"Harapan saya semakin cepat semakin baik karena argo jalan terus nih, waktu jalan terus. Kalau ada keputusan tegas dilarang mudik, saya sudah sepakat dengan Polri dan TNI minimal akan kita lakukan penutupan di pintu-pintu keluar," pungkas Budi.

Baca juga: Leasing Tak Mau Dengar Presiden, Ojol Kesulitan Tunda Bayar Cicilan