"Anggaran besar untuk pembiayaan motor besar Dishub DKI bertenaga listrik harus hati-hati dan sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menilai motor listrik itu diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar terbilang jauh dari kebutuhan nyata maupun dampak langsung bagi masyarakat. Walau sedang digencarkan kendaraan yang ramah lingkungan.

"Artinya dengan acuan tenaga listrik jangan menjadi legitimasi untuk pengadaan hal-hal yang menyinggung perasaan sosial masyarakat," tambahnya.

Dia menilai jika melihat kebutuhan saat ini terdapat pada sektor lain seperti pemangkasan bantuan KJP Plus dan KJMU hingga harga sembako yang melambung tinggi. Maka, pengadaan motor listrik bisa masuk pemborosan anggaran.

Sebelumnya, Dishub DKI mempersiapkan anggaran sebesar Rp6.354.750.000 untuk membeli 5 unit motor gede alias moge listrik. Proses pemilihan penyedia motor listrik ini akan dimulai pada Maret 2024 dan berakhir Juni 2024.

Informasi ini tercantum dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pembelian itu tertera dengan nama tender "Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Pengawalan Pimpinan VVIP".