100kpj – Motor listrik yang diberikan subsidi oleh pemerintah sampai saat ini masih kurang laku. Kepala Staff Presiden Moeldoko ungkap beberapa penyebabnya, salah satunya terkait spesifikasi motor listrik yang beredar.
Awalnya syarat mendapatkan subsidi motor listrik yang diberikan pemerintah berlaku sejak Maret 2023, namun masih kurang efektif karena syaratnya yang terlau rumit, hingga akhirnya pada Agustus kebijakan itu berubah.
Melalui Permen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023, syarat untuk satu kali pembelian motor listrik subsidi Rp7 juta hanya perlu menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
Motor listrik yang berhak menerima insentif itu sudah diproduksi di dalam negeri, dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen. Tahun ini sudah ada puluhan model yang masuk daftar penerima subsidi.
Sayangnya meski pilihan motor listrik penerima subsidi semakin banyak, masih tetap kurang peminat. Hal itu terlihat dari data SISAPIRA (Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraa Listrik Roda Dua).
Dari data tersebut terlihat penjualan motor listrik yang mendapatkan subsidi hanya laku 11.532 unit sepanjang 2023, artinya masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah di tahun lalu sebanyak 200 ribu unit.
Meski peminatnya kurang pemerintah tetap memberlakukan rencana awal, di mana kuota motor listrik subsidi sepanjang 2024 disediakan sebanyak 600 ribu unit. Lalu gimana penerimaannya di awal tahun ini?
Masih menurut data SISAPIRA, sampai Selasa 20 Februari 2024 pukul 15:21 WIB, belum ada motor listrik bersubsidi yang diterima oleh konsumen.
Sedangkan untuk proses pendaftaran sudah ada 8.706 unit, dan terverifikasi 6.520 unit, secara total sisa kuota tahun ini masih 584.774 unit.
Berkaca dari data tersebut, Moeldoko menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang membuat masyarakat masih enggan beralih ke motor listrik. Salah satunya terkait spesifikasi, terutama kemampuan baterainya.
“Tapi bisa dipahami karena sepeda motor yang sekarang itu tidak menjawab karena sepeda motor yang ada sekarang itu belum menjawab isu bagi konsumen khususnya baterai,” ujarnya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024.
Menurut (Purn) Panglima Jenderal TNI itu, pertanyaan yang paling banyak diajukan masyarakat adalah jarak tempuh motor listrik tersebut, di mana saat ini sebagian besar daya jelajah baterainya hanya 50-60 kilometer.
“Jadi kalau Tangerang ke Jakarta orang masih mikir-mikir. Kedua baterai masih mahal, isu yang ketiga charging. Chargingnya masih lama, karena 2-6 jam kan. Tiga isu ini yang membuat teman-teman kita belum mau beralih,” tuturnya.
Lebih lanjut Moeldoko menyebut, jika tiga isu itu bisa terjawab harapannya mampu mengkerek peminat motor pelahap seterum di Indonesia, terutama saat harganya juga ikut menyesuaikan spesifikasi tersebut.
“Kalau tiga isu ini bisa terjawab, jarak lebih jauh, charging lebih sebentar, kemudian harga lebih murah, orang-orang pasti akan bergeser. Kalau isu soal kebakaran sih udah nggak ada lagi, isu air juga terjawab,” sambungnya.