100kpj – Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Selain dinilai bisa urai kemacetan, ternyata jalan berbayar juga untungkan Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, sedikitnya Pemprov akan memperoleh keuntungan sebesar Rp60 miliar setiap harinya dari kebijakan jalan berbayar tersebut. Keuntungan itu dihitung berdasarkan dua kali perjalanan (trip) pulang pergi.

Saat ini pemerintah melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan tarif jalan berbayar (ERP) tersebut dimulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp19 ribu. Ditaksir, sekali jalan bisa untungkan Rp30 miliar.

"Kalau itu (jalan berbayar) benar diterapkan, kita dapat info tidak kurang sekitar Rp30-60 miliar per hari dana yang masuk dari ERP. Satu trip itu Rp30 miliar, jadi kalau dua kali sekitar Rp60 miliar," kata Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip dari VIVA, Selasa 17 Januari 2023.

Tingginya nilai keuntungan tersebut, Ismail lantas meminta agar Pemprov DKI membentuk badan khusus untuk mengatur dan mengawasi pendapatan dari kebijakan jalan berbayar (ERP) tersebut. Sehingga pengelolaan pendapatan dari jalan berbayar bisa digunakan dengan baik.

"Tidak menutup kemungkinan dibuatkan saja sekalian seperti BUMD khusus. Ini yang dituntun adalah bagaimana hasil yang didapatkan dari jalan berbayar itu, sehingga layanan untuk pengguna jalan semakin baik," tandasnya.

Dalam Raperda yang dilihat VIVA, pemberlakuan ERP akan diberlakukan di sejumlah ruas jalan yang ada di kawasan Ibu Kota mulai pukul 05.00-22.00 WIB. Untuk harinya, masih akan dibahas lebih lanjut.

Dalam Raperda itu, juga disebutkan akan ada 25 ruas jalan yang diterapkan sistem jalan berbayar (ERP). “Dalam hal keadaan tertentu, Gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik,” bunyi Raperda itu.