Tak hanya itu, pengembangan sarana pendukung ETLE juga disiapkan, selain sarana pengecekan fisik digital kendaraan bermotor (ranmor), juga telah dilakukan pembangunan Safety Driving Center atau pusat pendidikan dan pelatihan keselamatan berlalu lintas, di Pusdik Lantas Serpong dan Gorontalo sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIM baru.

Sementara menurut Eva Yuliana, Anggota Komisi III, meminta agar penerapan ETLE benar-benar ditangani secara serius.

Pasalnya Eva menilai ada banyak sumber yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ETLE ini, selain dari PNBP juga bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah yang diharapkan berkontribusi memberikan dana hibah, juga dana denda tilang sudah sepantasnya digunakan kembali sebagai operasional penegakan hukum dan sebagainya.

“Kami juga minta agar dalam perawatan perangkat teknologi ETLE untuk benar-benar diperhatikan, jangan sampai program yang baik ini dalam perawatannya tidak diperhatikan betul, sehingga menjadi barang yang sia-sia”, tegas Eva.

Lebih lanjut Eva juga mengatakan bahwa PNBP yang bersumber dari denda tilang, baik itu dari ETLE maupun dari non ETLE harus dipikirkan bersama bagaimana dana yang bersumber dari tilang ini, pemanfaatan PNBPnya dipastikan untuk peningkatan kualitas sarana prasarana dari penegakan hukum yang dalam hal ini adalah Polri.

“Ini yang perlu kita koordinasikan dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan stakeholder terkait. Juga koordinasi dengan lintas komisi. Ini yang perlu kita lakukan untuk mendorong agar PNBP yang bersumber dari denda tilang ini harus bermanfaat untuk peningkatan kualitas penegakan hukum”, kata Eva.