“Apabila mereka bisa menunjukkan memiliki surat keterangan kerja di sektor kritikal atau esensial, maka mereka akan diloloskan. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan itu, maka harus kita putar balik karena atensi dari PPKM Darurat ini adalah membatasi mobilitas,” ujarnya.

Menurut dia, hasil evaluasi pelaksanaan PPKM darurat khususnya pola penyekatan itu masih terlihat kebingungan masyarakat di lapangan menyangkut kelompok kerja kritikal esensial atau non esensial. Maka itu, perlu ada keputusan dengan menerbitkan semacam surat izin kerja bahwa mereka masuk kelompok kritikal esensial atau non esensial.

"Selama masih belum ada itu, maka akan terjadi perdebatan di lapangan dan kerumunan yang panjang karena adanya perdebatan-perdebatan,” jelas dia.

Kemudian, Sigit menyarankan Gubernur atau Dinas Tenaga Kerja untuk segera menerbitkan surat keterangan kerja tersebut. Dengan demikian, polemik antara petugas dengan masyarakat di lapangan bisa dihindari.

“Gojek juga karena mereka melayani take away dan hal-hal lain, kita berikan kesempatan lolos. Untuk yang lain belum bisa menunjukkan surat keterangan kerja, kita minta putar balik," lanjut eks Kapolda Banten itu.

"Mungkin itu sementara kita berlakukan sambil menunggu surat keterangan kerja yang jelas sehingga polemik dan kerumunan di lapangan bisa diantisipasi semua,” sebutnya.