100kpj – Eri Cahyadi yang merupakan calon wali kota Surabaya yang punya nomor urut satu , dalam pilkada Surabaya mengaku sering menemukan masalah tentang BPJS Kesehatan pada warga di Surabaya.

Masalanya warga yang jadi peserta mandiri tidak bisa membayar premi rutin, karena jatuh sakit yang membuat mereka tak bisa bekerja. Padahal mereka bukan dari golongan warga tidak mampu, bahkan tak masuk dalam daftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Dulur-dulur arek Suroboyo ini memang tidak mau mengambil jatah warga tak mampu. Mereka rela membayar BPJS secara mandiri. Gajinya tidak besar tapi juga tidak kecil. Makanya mereka enggan dianggap warga miskin karena merasa masih banyak warga yang lebih berhak dibayarkan BPJS-nya oleh pemkot," kata Eri dikutip dari Viva, Minggu 18 Oktober 2020. 

Namun, kata Eri, masalah muncul saat mereka sakit hingga tak bisa bekerja. Akibatnya, mereka tak mampu membayar BPJS. Menunggu dibayarkan pemkot juga tak mungkin karena mereka tidak termasuk dalam MBR.

"Akhirnya banyak yang wadul ke saya. Setelah selama ini ikut secara mandiri, sebagai komitmen mereka meringankan beban Pemkot Surabaya, saat kesusahan apa bisa dibantu?" tambahnya

Apalagi sering ada ketidaksingkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Warga yang sebelumnya masuk dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran) tiba-tiba karena beberapa hal tidak lagi lagi dijamin tanpa sepengetahuan mereka. Saat berobat, mereka baru tahu ketika harus membayar sendiri.

Dari situlah Eri punya gagasan. Agar problem tersebut langsung bisa segera terselesaikan, semua warga yang bergaji di bawah Rp10 juta otomatis BPJS-nya dibayarkan Pemkot Surabaya.

"Pemkot ini juga bingung. Kalau memang sudah tidak masuk dalam PBI pusat, kami siap membantu," kata mantan Kepala Bappeko Surabaya itu. 

Eri mengatakan, kemajuan Kota Surabaya harus berdampak langsung pada warga. Salah satunya dalam pemberian jaminan sosial warga. Jangan sampai di tengah pembangunan Kota Surabaya yang pesat masih ada warga yang kesulitan membayar ongkos berobat. 

Nah, karena hal tersebut Eri menjadi sorota publik tak terkecuali harta kekayaannya. Nah, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2019, ketika Eri masih menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan total harta kekayaan eri senilai Rp3.055.021.744.

Dari jumlah total harta kekayaannya, senilai Rp366,5 juta merupakan koleksi mobil Eri seperti yang terdapat pada isi garasi rumahnya, mobil Honda hanya disebutkan Jip tahun 2013 yang harga kisarannya sekitar Rp225 juta.

Motor Honda (tidak disebutkan jenis dan modelnya) tahun 2004 yang harganya sekitar Rp4 juta, dan Honda Rebel tahun 2017 yang harganya sekitar Rp135,5 juta.

Baca juga: Intip Mobil Mewah Gatot Nurmantyo yang Teman-Temannya Ditangkap