"Belum diputuskan, kita masih terus hitung. Kita masih harus lihat seluruh sudut pandangnya berapa besar yang kita bisa berikan," kata Febrio yang dikutip dari Viva, Minggu, 4 Oktober 2020.

Nah, karena keputusannya belum keluar sehingga wacana relaksasi pajak mobil baru nol persen, justru seolah menjadi bumerang bagi industri otomotif di Indonesia, karena banyak pihak yang akhirnya menunda melakukan pembelian mobil.

"Ketika ada isu ini, siapa sih yang tidak ingin mendapat potongan. Nah, susahnya dapat isunya tidak detail. Membuat kesimpulan sendiri, itu yang beredar di masyarakat yang tahu sebuah kendaraan yang sejak masuk ke republik ini, dengan ada banyak pajak yang dikandungnya besarnya hampir 40% sampai di garasi kita, ketika itu dibuat kesimpulan sendiri apa yang terjadi? Waduh mobil yang harganya Rp250 juta, tinggal Rp150 juta," ungkap Bebin Djuanda, Pengamat Otomotif yang dikutip dari YouTube Channel tvOneNews.

Lebih lanjut Bebin menjelaskan bahwa dirinya sangat mengerti tujuan dari pemerintah itu positif, bahwa dengan adanya relaksasi pajak ini memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan.

"Sekarang kenapa kok diusahakan seperti itu? agar roda industrinya jalan, supaya tidak terjadi PHK. Kalau kita berbicara volume yang besar itu adanya di pasar mobil yang harganya dibawah Rp200 juta, sementara untuk pasar mobil midle up itu daya belinya masih ada, tetapi dengar isu itu akhirnya mereka membuat kesimpulan saya tunggu saja deh, nanti ada potongan. Padahal belum jelas potongannya di mana, dan ini masih berupa wacana belum menjadi keputusan," beber Bebin.

Bebin juga menjelaskan pemerintah butuh biaya besar menghadapi pandemi ini, sehingga bicara nol persen tidak mungkin terjadi. "Saya mendengar malah sekarang dilemparkan ke pemda-pemda, pendapatan mau gak dikurangi seperti STNK, BBN tapi itu kan tidak dinolkan," kata Bebin.