100kpj – Setiap kendaraan bermotor yang beredar di jalan raya wajib memiliki kelengkapan surat-surat, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai identitasnya, dan BPKB untuk bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut.

Diketahui, instansi yang berwenang menerbitkan STNK adalah Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja. Selama ini surat yang bertuliskan pelat nomor, nomor mesin dan rangka, hingga nama pemilik kendaraan masih berbentuk kertas.

STNK dalam bentuk kertas terdapat dua rangkap yang biasnya dimasukkan ke dalam plastik. Tujuannya agar saat terkena air kertas tersebut tidak basah, namun lain cerita jika STNK terendam air otomatis kertas di dalamnya akan rusak.

Cukup banyak yang mengalami kejadian tersebut saat akhir 2019 lalu ketika banjir melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Maka menjelang akhir tahun lalu Korps Lalu Lintas Polri sempat berencana mengubah wujud STNK menjadi kartu.

Tujuannya agar tidak riskan saat terkena air, namun berjalannya waktu mereka lebih dulu meluncurkan SIM pintar (Surat Izin Mengemudi) yang bisa digunakan untuk pembayaran tol atau berbelanja di mini marKet layaknya e-money milik Bank.

Lantas kapan STNK dalam bentuk kartu diluncurkan?

“Belum kami arahkan ke sana, kami coba ramu lagi nanti,” ujar Kepala Korlantas Polri, Irjen Istiono di Kantor NTMC Polri mengutip Viva.co.id, Jumat 24 Juli 2020.

Diketahui, selama ini pembayaran pajak kendaraan yang membutuhkan STNK saat prosesnya itu hanya dilakukan di gerai Samsat terdekat. Meskipun melalui online sudah diterapkan namun dirasa kurang efektif, begitu juga melalui Bank tertentu.

Terlebih saat ingin balik nama, atau ganti pelat prosesnya lebih rumit. Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan STNK menjadi kartu ada beragam manfaat yang ditawarkan kepolisian, salah satunya tidak perlu ke Samsat saat pembayaran pajak, atau proses penerbitannya lebih cepat.

“Orientasi kami memudahkan publik untuk mengkases itu (STNK kartu), dan tidak bersentuhan dengan polisi, bisa diakses melalui bank lebih cepat, mudah dan murah,” tuturnya.

Saat menjabat Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wakapolda Sulawesi Selatan, Brigjen Halim Pagarra pernah mengatakan, wacana perubahan bentuk STNK dari kertas menjadi kartu masih dibahas instansi yang terlibat.