Di balik kekagumannya, Purnawirawan Jenderal TNI itupun mengutus sejumlah wakil pemerintahan untuk belajar membangun ekosistem kendaraan listrik di kota tersebut, dan melakukan sejumlah kolaborasi. Hal itu dilakukan setelah kunjungannya ke negara tersebut.

"Kolaborasi ini akan memperkaya pemahaman kami dalam mempersiapkan transformasi menuju mobilitas ramah lingkungan di Tanah Air," tuturnya.

Salah satu kunci pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik di negara tersebut, menurut Moeldoko, pemerintah Kota Liuzhou menerapkan beberapa regulasi agar warganya merasa yakin beralih dari mobil berbahan bakar fosil ke listrik berbasis baterai.

Diantaranya memberikan insentif pajak kepada pemilik kendaraan listrik, yaitu membebaskan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 5 tahun. Dengan begitu harga jualnya bisa lebih terjangkau, dan meringankan pajak tahunan.

Sedangkan di Indonesia, saat ini keringanan yang ditawarkan pemerintah hanya untuk mobil listrik rakitan lokal dengan TKDN minimal 40 persen, yaitu berupa diskon PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen.

Bukan hanya itu, seiring pertumbuhan populasi kendaraan listrik di China, pemerintah setempat pun berusaha menyediakan insfratruktur pendukung seperti tempat pengisian baterai. Seperti disampaikan Wali Kota Liuzhou, Zhang.

Dalam keterangannya dijelaskan bahwa kota itu memiliki charging station, SPKLU (Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik Umum lebih dari 2.000 lokasi, dan tempat penukaran baterai lebih dari 1.000 tempat di tahun ini.