Perlu diketahui, dalam pembuatan alat pengendali lalu lintas termasuk polisi tidur tidak bisa dilakukan oleh warga umum. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aturan juga tertera di Pasal 38 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018, di mana disebutkan bahwa yang berhak memasang dan menghapus polisi tidur adalah Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.

Sesuai dengan Pasal 274 dan 275 UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengganggu fungsi jalan bisa dipidana penjara paling lama satu tahun, atau denda paling banyak Rp24 juta.