100kpj – Masyarakat Indonesia, khususnya perantau kerap mudik saat menjelang lebaran karena sudah mejadi tradisi. Berbagai jenis alat transportasi dimanfaatkan demi sampai ke kampung halaman.

Namun mengingat pandemi covid-19 tak kunjung usai, pemerintah menerbitkan aturan larangan mudik di tahun ini. Sesuai hasil koordinasi satgas penanganan covid-19, kementrian/lembaga terkait, TNI/Polri, dan pemerintah daerah.

Larangan mudik akan berlaku muali 6-17 Mei 2021. Sebelum, atau sesudah penerapan tersebut, masyarakat juga diimbau tidak melakukan kegiatan-kegiatan ke luar daerah, tekecuali benar-benar dalam keadaan mendesak.

Tapi ada satu kelonggaran, warga Jakarta dibolehkan pergi ke daerah perbatasan seperti halnya Depok, Bekasi, dan Tangerang. Seperti yang disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo.

"Namanya aglomerasi. Aglomerasi itu Jabodetabek, artinya orang Jakarta yang ke Bekasi boleh tapi enggak boleh sampai Karawang," ujarnya mengutip Viva.co.id di bulan lalu.

Lebih lanjut Kombes Pol Sambodo menjelaskan, jika masyarakat masih nekat ke luar aarea tersebut akan diputarbalikan. Ada 333 titik penyekatan yang sudah disiapkan oleh masing-masing kepolsian daerah, dan bekerja sama dengan instansi lain.

“Makanya kami cegatnya itu di pintu-pintu keluarnya Jabodetabek. Contoh misal di Cikarang Barat di Km 33, kesananya kan sudah masuk Karawang. Cikupa, itu ke sananya sudah masuk ke Banten, gitu," tuturnya.

Artinya warga Depok, Tangerang, Bekasi dilonggarkan untuk ke luar masuk Jakarta. Biasanya disebut mudik lokal. Namun menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo hal itu juga tidak diperbolehkan.

Bahkan Letnan Jenderal TNI itu menyinggung kepada pihak terkait  agar lebih tegas mengumumkan aturan larangan mudik. Sehingga tidak menjadi simpang siyur di tengah masyarakat di tengah pandemi.

“Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat," ujar Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Viva.co.id, Selasa 4 Mei 2014. 

Dia juga meminta, pemerintah daerah mengantisipasi mudik berskala lokal yang oleh sebagian masyarakat. Bisa diartikan mudik lokal ini adalah masyarakat yang tetap memilih mudik ke wilayah terdekat dari tempatnya berada.

"Mudik lokal pun kita harapkan tetap dilarang. Jangan dibiarkan terjadi mudik lokal. Kalau terjadi mudik lokal, artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki. Artinya apa? bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya," tuturnya.